Pemerintah Belum Bayar Sepeser Pun Pembelian Saham Freeport

Suara.com – Hingga saat ini belum ada pembayaran satu rupiah pun yang dilakukan oleh PT Inalum (Persero) sebagai wakil dari pemerintah dalam pembelian 51 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI).

Hal itu terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Dirut Inalum, dan Dirut Freeport Indonesia.

Pembayaran baru akan dilakukan setelah masalah isu lingkungan dapat diselesaikan. Kalau isu lingkungan tersebut tidak bisa terselesaikan dengan baik, maka transaksinya tidak akan terjadi.

Dengan demikian masih dimungkinkan terjadinya batal divestasi kepemilikan saham 51 persen atas PT Freeport Indonesia tersebut.

Realita yang ada ini mengejutkan para Anggota Dewan di Komisi VII DPR. Karena dalam Rapat Tahunan MPR pada tanggal 16 Agustus 2018 lalu, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan bahwa Pemerintah telah menguasai 51 persen saham PT Freeport Indonesia.

“Persepsi publik, tahunya kita sudah melakukan pembayaran atau membeli saham PT Freeport Indonesia,” ujar Gus Irawan Pasaribu di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/10/2018).

Menanggapi pernyataan Gus Irawan terkait besaran nilai untuk pengambilalihan saham PT Freeport Indonesia, Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa nilai pengambilalihan saham PT Freeport Indonesia kepada PT Inalum (Persero) adalah sebesar 3,85 miliar dolar AS atau sekitar Rp 57 triliun.

“Kalau 100 persen nya dari nilai value PT Freeport Indonesia yaitu sekitar 7,55 miliar dolar AS, maka sesuai temuan BPK akan ada kewajiban sebesar 13,59 miliar dolar AS atas nilai ekosistem yang dikorbankan akibat penambangan Freeport. Apakah dalam perjanjian-perjanjian yang ada, faktor lingkungan itu juga telah menjadi satu pertimbangan. Kalau itu dipertimbangkan, maka akan menjadi beban siapa,” tanya Gus Irawan.

Dikatakannya, kalau pemerintah telah masuk menjadi 51 persen pemegang saham di PT Freeport Indonesia, kemudian harus ada rehabilitasi, sementara PT Freeport Indonesia sendiri tidak punya uang, pasti untuk menanggung biaya rehabilitasi kerusakan lingkungan tersebut akan meminta dananya kepada pemegang saham.

“Sementara value PT Freeport Indonesia hanya 7,55 persen, tetapi PT Freeport Indonesia punya kewajiban 13,59 miliar dolar AS. Artinya yang kita beli ini adalah nilai minus,” tandasnya.

Sementara itu, Budi mengatakan bahwa yang bertanggungjawab terhadap isu lingkungan adalah PT Freeport Indonesia. Namun sebagai pemegang saham resmi, nantinya PT Inalum (Persero) akan mendukung PT Freeport Indonesia untuk bisa menyelesaikan masalah isu lingkungan itu.

“Kalau memang isu lingkungan tersebut tidak terselesaikan dan menyebabkan IUPK nya tidak bisa diterbitkan oleh Kementerian ESDM, maka tidak mungkin dilakukan pembayaran. Sebab sesuai condition presedent yang ada dalam perjanjian, salah satu isinya adalah mengharuskan diterbitkannya IUPK. Dan di dalam IUPK itu ada lampiran khusus mengenai penyelesaian isu lingkungan,” ujarnya.

Dijelaskannya, PT Inalum (Persero) berusaha untuk menyelesaikan seluruh dokumen yang diperlukan, seperti izin dan kondisi-kondisi yang perlu diselesaikan hingga Desember 2018. PT Inalum (Persero) juga akan memfinalisasi pendanaannya dan diharapkan pada bulan November sudah dapat diselesaikan sehingga transasksi siap untuk dilakukan pada bulan Desember.

Upah Minimum Provinsi Akan Naik, Menaker: Ngapain Demo?

Suara.com – Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan kenaikan Upah Minum Provinsi (UMP) untuk tahun 2019 masih merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Berdasarkan PP 78, Hanif Dhakiri mengatakan kenaikan UMP pada tahun 2019 akan ditetapkan pada 1 November 2018 naik sebesar 8,03 persen.

“Jadi ini bukan keputusan dari menteri tenaga kerja. Ini adalah data yang kami ambil dari data BPS, bahwa inflasi kita 2,88 persen dan pertumbuhan ekonomi kita 5,15 persen, sehingga kalau dikombinasikan antara angka inflasi dengan pertumbuhan ekonomi itu sebesar 8,03 persen,” ujar Hanif Dhakiri di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (16/10/2018).

Hanif Dhakiri menjelaskan, acuan untuk menaikan UMP sudah disampaikan kepada Gubernur di seluruh Indonesia. Ia meminta penetapannya kembali mengacu pada PP 78.

“Kalau pelaku usaha maupun temen-teman serikat pekerja semestinya sudah memahami konten dari PP 78 itu. Upah itu berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi,” jelas Hanif.

Sekretaris Jenderal PKB ini menerangkan, salah satu fungsi dari PP 78 untuk memastikan agar pekerja selalu mendapatkan kenaikan upah setiap tahun.

Menurut Hanif Dhakiri, melalui PP tersebut pekerja tidak harus demo untuk menuntut kenaikan gaji. Sebab, akan naik setiap tahunnya.

“Dan alhamdulillah tahun depan akan naik sekitar 8,03 persen. Bagi dunia usaha, mereka jadi lebih bisa memprediksi terkait kenaikan upah di tahun yang akan datang dengan melihat tren pertumbuhan ekonomi dan inflasi itu,” katanya.

Meski demikian, Hanif Dhakiri menyadari pasti akan ada kelompok buruh yang tidak suka dengan besaran kenaikan UMP tahun 2019.

“Demo boleh saja selama sesuai dengan ketentuan. Tapi ngapain demo, wong nggak usah demo saja sudah naik,” katanya.

Lebih jauh, tidak semua Provinsi di Indonesia akan naik 8,03 persen UMP tahun 2019. Hanif Dhakiri mengatakan ada beberapa daerah yang harus menyesuaikan kebutuhan hidup layak.

“Tetapi basic dari peningkatan UMP tahun 2018 ini yang akan dilaksanakan tahun 2019 adalah 8,03 persen,” kata Hanif Dhakiri.

Bos Mayapada Group Puji Jokowi Pertahankan Ekonomi dari Krisis

Suara.com – Dato Sri Tahir, konglomerat Indonesia, memuji kinerja Presiden Jokowi dalam sektor perekonomian. Pasalnya, Bos Mayapada Group itu menilai rezim Jokowi  bisa mempertahankan perekonomian stabil di tengah ketidakpastian global.

Hal tersebut, jelas Tahir, terlihat dari peringkat investasi Indonesia yang stabil dan layak. Untuk diketahui, pemeringkat internasional Fitch Ratings pada September 2018 mempertahankan peringkat Indonesia di level BBB atau layak investasi dengan prospek stabil.

“‎Saya optimistis ekonomi indonesia di bawah pak residen selama 4 tahun ini cukup bagus. Stabil semua hal, baik rating dari luar negeri juga mengatakan baik. Kesempatan berinvestasi di sini juga kondusif dan banyak (investor) asing masuk,” kata Tahir saat ditemui di kompleks Perkantoran Bank Indonesia, Jakarta, Senin (15/10/2018).

Orang terkaya ‎ke-8 di Indonesia ini mengungkapkan, kondisi perekonomian Indonesia ini jauh berbeda pada tahun 1997-1998.

Karena pada masa itu, Indonesia mengalami empat krisis yakni, krisis perbankan, krisis nilai tukar, krisis perdagangan, dan krisis politik.

Namun, pada saat ini Tahir tidak melihat adanya gejala dari salah satu krisis tersebut.

“Sekarang satu pun tidak ada. ‎Bank stabil, punya second reserve 15 persen, jauh di atas Bank Indonesia dan jauh di atas permintaan OJK,” imbuh dia.

Maka dari itu, ‎Tahir menuturkan mau bersumbangsih dengan melakukan penukaran Dolar AS dan Dolar Singapura miliknya. Pasalnya, konversi valas tersebut bisa memperkuat laju Rupiah.

Tahir melepas USD 93 juta dan SGD 55 juta atau setara Rp 2 triliun. Tahir menjelaskan, penukaran mata uang USDdan SG miliknya telah dilakukan pada minggu lalu‎.

“‎Jadi sebagai warga negara, kebetulan sudah ikut pengampunan pajak. Saya pikir, daripada (koleksi valas) didiamkan, dikembalikan ke sini dulu saja‎. Sangat bisa (memperkuat Rupiah),” ‎pungkas dia.

Jokowi Sebut Game of Thrones, Sandiaga Versi Nabi Yusuf AS

Suara.com – Calon Wakil Presiden, Sandiaga Uno, sependapat dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang mengibaratkan situasi ekonomi dunia seperti Winter Is Coming pada Serial Game of Thrones. Namun, menurut Sandiaga, seharusnya bukan situasi ekonomi eksternal yang harus menjadi fokus.

“Kalau reverensi itu Winter Is Coming, betul. Dan winter itu adalah situasi eksternal,” kata Sandiaga di Jl. Hos Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (13/10/2018).

Akan tetapi, menurutnya, yang paling penting untuk menjadi fokus perbaikan pemerintah ialah kondisi ekonomi internal. Pasalnya, Sandiaga melihat, ekonomi Indonesia sedang mengalami kondisi kemarau berkepanjangan.

“Yang perlu kita perbaiki itu bukan winter. Menurut saya kemarau yang sangat panjang sekali yang belum kita perbaiki sekarang ini,” ujarnya.

Menurut Sandiaga, kondisi ekonomi Indonesia tidak bisa direpresentasikan kepada salah satu film. Namun, seharusnya kondisi ekonomi yang dikatakannya sedang dalam masa turbulensi atau sedang bergolak tak beraturan tersebut harus sesegera mungkin disikapi oleh jajaran-jajaran elite negara.

“Indonesia itu nggak bisa di-relate ke salah satu film. Tapi kalau menurut saya, ini masa turbulensi ekonomi yang harus disikapi oleh elite untuk melakukan perbaikan. Dan perbaikan itu harus dilakukan bersama,” tuturnya.

Meskipun dirinya sempat menyebut tidak ada film yang bisa merepresentasikan kondisi ekonomi Indonesia saat ini, Sandiaga sempat mencontohkan dengan film yang mengisahkan tentang ‘Nabi Yusuf AS’.

“Saya kebayang film yang Nabi Yusuf itu, yang 7 tahun kita paceklik dan 7 tahun kita bangkit, saya lebih cocok itu,” pungkasnya.

Panen Jagung di Lamongan, Pemerintah Tak Perlu Impor

Suara.com – Di tengah hangatnya isu dorongan impor jagung, Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP), Kementerian Pertanian (Kementan), Agung Hendriadi dan Bupati Lamongan, Fadeli, justru melakukan panen raya di Desa Kakat Penjalin, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.

“Produksi jagung kita sangat banyak. Bahkan dalam pemantauan panen di Kabupaten Tuban dan Kabupaten Jombang dua hari sebelumnya, panen jagung masih dan sedang berlangsung, masing-masing sekitar 8 ribu ha dan 5 ribu ha. Masih cukup memenuhi kebutuhan nasional,” ujar Agung, Jatim, Kamis (11/10/2018).

Melihat kondisi tersebut, menurut Agung, para pelaku usaha pakan ternak mestinya tidak perlu khawatir kekurangan pasokan jagung. Ia juga menjelaskan, harga jagung di tingkat petani saat ini ternyata di atas harga acuan pemerintah, yaitu Rp 3.150/kg jagung pipilan kering, sebagaimana diatur dalam Permendag 96/2018.

“Panen raya hari ini sangat menggembirakan, karena harga jagung relatif tinggi, yaitu mencapai Rp 3.700 – 3.800/kg jagung pipilan basah, atau mencapai Rp 4.600 – Rp 4.700/kg jagung pipilan kering,” jelas Agung.

Dari pantauan pelaksanaan panen jagung di Desa Kakat Penjalin, yang mencapai 120 ha pada Oktober 2018, provitas bisa mencapai 10,6 ton per ha, jauh di atas rata-rata provitas kabupaten. Bupati Lamongan juga mengungkapkan, saat ini, meski musim kemarau, perkiraan panen jagung di Kabupaten Lamongan pada Oktober 2018, sekitar 7 ribu ha.

“Harga jagung saat ini sangat menguntungkan petani. Kami berharap, petani bersemangat dalam menanam jagung,” ujar Fadeli.

Tak Perlu Impor
Kabupaten Lamongan merupakan salah satu sentra produksi jagung di Jatim. Kebijakan Fadeli, yang sangat perhatian terhadap upaya peningkatan produksi dan produktivitas jagung terbukti efektif.

Hal tersebut terlihat dari capaian yang sangat meningkat tajam dalam 3 tahun terakhir, baik produksi maupun produktivitasnya.

Pada 2016, produksi jagung sekitar 370 ribu ton, dengan provitas 6 ton per ha. Pada 2017, produksi naik menjadi 571 ribu ton dan provitas rata-rata 8,3 ton per ha.

Tahun ini, prediksi produksi sudah mencapai 928 ribu ton, dan rata-rata provitas 9 ton per ha.

“Dengan produksi jagung yang terus meningkat setiap tahunnya, saya tidak setuju adanya impor jagung. Saat ini, petani sedang menikmati hasil panen dengan harga yang cukup tinggi karena kualitas jagung yang dihasilkan baik,” ujar Fadeli.

“Adanya impor jagung dapat mengakibatkan kesejahteraan petani turun,” tambahnya.

Panen jagung di Desa Kakat Penjalin yang mencapai 120 ha pada Oktober 2018, provitas bisa mencapai 10,6 ton per ha, jauh diatas rata-rata provitas kabupaten. Saat ini, meski musim kemarau, perkiraan panen jagung di Kabupaten Lamongan pada Oktober 2018 sekitar 7 ribu ha.

Bupati Lamongan juga menyampaikan permohonan bantuan dan dukungan pemerintah, baik benih, pupuk, alsintan dan sarana lainnya, untuk mewujudkan pertanian modern di wilayah Kabupaten Lamongan. Bantuan tersebut sangat penting untuk mewujudkan provitas jagung 2019, yang ditargetkan mencapai 10 ton per ha.

“Selain itu, agar terjadi peningkatan modernisasi tanam yang saat ini sekitar 60 persen bisa menjadi 80 persen pada tahun 2019,” tambahnya.

Senada dengan Bupati Lamongan, Kepala BKP dalam sambutannya mengungkapkan keprihatinan dan ketidaksetujuan atas isu kelangkaan ketersediaan jagung, sehingga mendorong untuk impor. Menurutnya, ide untuk melakukan impor jagung sangat memukul usaha petani yang sedang melakukan panen.

Ia menyatakan, para pelaku usaha mestinya tidak perlu khawatir kekurangan pasokan jagung, apalagi sampai mau melakukan impor.

Mau Ambil Hunian Rusunami DP 0 Rupiah? Perhatikan Syaratnya

Suara.com – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi meluncurkan hunian Rusunami DP 0 rupiah di Klapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Jumat (12/10/2018). Hunian tersebut dikhususkan bagi masyarakat yang berdomisili di DKI Jakarta dan berpenghasilan rendah.

Berikut persyaratan untuk memiliki hunian Rusunami DP 0 rupiah adalah sebagai berikut :

1. Warga ber-KTP DKI yang telah tinggal di Jakarta sekurang-kurangnya 5 tahun
2. Warga yang belum punya rumah
3. Warga yang tidak pernah menerima subsidi perumahan
4. Warga berpenghasilan Rp 4 – 7 juta setiap bulan
5. Warga yang taat pajak
6. Prioritas bagi warga yang telah menikah
7. Bagi warga yang terpilih, wajib memiliki rekening Bank DKI.

Persyaratan Administrasi

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI Jakarta (minimal 5 tahun saat mengajukan permohonan)
2. Kartu Keluarga (KK)
3. Surat pernyataan belum punya rumah
4. Surat pernyataan tidak pernah menerima subsidi perumahan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
6. Surat Nikah atau Akta Nikah yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Permohonan fasilitas pembiayaan melalui poses sebagai berikut:

1. Verifikasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta
2. Verifikasi Bank Pelaksana (Bank DKI)
3. Penetapan Nominatif Daftar Penerima Manfaat.

Untuk diketahui, pada tahap awal, hunian DP 0 rupiah Klapa Village menyediakan 780 unit dalam dua tipe rumah, yaitu tipe 21 dan tipe 36. Harga jual tiap unit tipe 21 sebesar Rp 184.800.000 – Rp 213.400.000, sebanyak 420 unit. Untuk tipe 36, harga berkisar Rp 304.920.000 – Rp 310.000.000, sebanyak 360 unit.

Adapun skema jangka waktu cicilan maksimal 20 tahun. Pada tahap 1 di Jakarta Timur, dua skema cicilan sebagai berikut:

– Cicilan Rp 2.008.337/bulan, jangka waktu 20 tahun, estimasi penghasilan Rp 5.738.105
– Cicilan Rp 2.426.665/bulan, jangka waktu 15 tahun, estimasi penghasilan Rp 6.933.329.

Prabowo Curhat Tak Pernah Diundang Berbicara di Fakultas Ekonomi

Suara.com – Prabowo Subianto menyatakan jajaran elite negara gagal mengelola ekonomi Indonesia. Menurutnya, jajaran elite tersebut enggan menyentuh pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Prabowo menjelaskan kegagalan pemerintah dalam mengelola ekonomi Indonesia itu patut dikoreksi. Prabowo menginginkan pasal 33 kembali menjadi acuan negara dalam menjalankan perekonomian.

“Kita harus berani untuk mengkoreksi sistem yang salah kembali ke jalan yang benar seusai dengan rancang bangun yang ditetapkan dan digariskan pendiri-pendiri kita,” jelas Prabowo saat pidato pada acara Rakernas LDII, di Pondok Pesantren Minhajurrosyidin, Pondok Gede, Jakarta Timur, Kamis (11/10/2018).

Prabowo menceritakan kalau belum ada ketua umum partai manapun yang membicarakan pasal 33 kecuali dirinya. Seperti diketahui pasal 33 itu berbunyi (ayat 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (ayat 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

“Saya tanya, ada nggak ketum partai lain yang bicara pasal 33? Saya mau tanya. Mungkin yang ada sekarang yang ada di koalisi saya pimpin,” ujarnya.

Bahkan kata Prabowo, sempat ada beberapa ekonom yang datang ke DPR RI guna mengupayakan penghilangan pasal 33.

Selain itu, Prabowo pun menjelaskan bahwa dirinya jarang diundang oleh fakultas-fakultas ekonomi di Indonesia lantaran dirinya yang selalu membahas pasal 33.

Menurutnya, fakultas-fakultas ekonomi di Indonesia menerapkan sistem ekonomi neoliberal. Padahal, Prabowo mengungkapkan pemikiran neoliberal itu sudah mulai ditinggalkan di negara-negara luar.

Oleh sebab itu, Prabowo menilai jajaran elite negara gagal dalam mengatur sistem perekonomian Indonesia karena enggan melirik pasal 33.

“Akhirnya apa? Menjalankan ekonomi Indonesia dengan mencetak utang, mencetak utang, dan mencetak utang. Dan rakyat yang harus memikul beban,” pungkasnya.